Pengamanan aset nasional semakin menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan Indonesia seiring meningkatnya ancaman penambangan ilegal. Menjawab tantangan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengonsolidasikan kekuatan hingga 68 ribu personel dari matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025 yang berlangsung di kawasan Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 19 November 2025, serta di Morowali pada waktu yang hampir bersamaan. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya pengamanan seluruh kekayaan alam strategis yang sering dibidik para pelaku ilegal.
Presiden Prabowo secara langsung memerintahkan penguatan pengamanan area strategis, terutama menanggapi data ribuan titik tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Penambangan tanpa izin yang berlangsung bertahun-tahun telah berakibat fatal: produksi timah nasional anjlok hingga 80 persen, dan lingkungan mengalami kerusakan serius. Presiden menegaskan perintah agar seluruh akses distribusi hasil tambang ilegal di Bangka dan Belitung diawasi dengan ketat oleh TNI guna memastikan tidak ada hasil sumber daya alam yang bocor tanpa pengawasan negara. Bangka Belitung, menurut pemerintah pusat, adalah kawasan yang sangat rawan eksploitasi oleh penambang liar karena letak geografisnya yang strategis sekaligus kaya mineral.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pelibatan kekuatan TNI kali ini bukan semata-mata pameran teknologi militer. Menurutnya, latihan tersebut merupakan upaya konkret menegakkan kedaulatan sekaligus mempertegas kemampuan negara dalam menjalankan regulasi dan menertibkan pengelolaan sumber daya alam. Saat konferensi pers di Bangka, Menhan menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga agar pengamanan berjalan efektif dan menyeluruh.
Latihan berskala besar ini secara simultan menguji konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai landasan intervensi militer pada sektor non-perang. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan di depan Menteri ESDM, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan tamu penting lain bahwa latihan tersebut difokuskan pada pengamanan objek vital nasional seperti kawasan tambang. “Penegakan hukum di sektor sumber daya alam kini harus disikapi setara pengamanan kedaulatan wilayah,” tegasnya.
Demonstrasi yang ditampilkan antara lain Serangan Udara Langsung (SUL) oleh tiga pesawat tempur F-16 dan aksi penerjunan langsung ratusan prajurit dari Batalyon 501 Kostrad. TNI AL juga menggelar simulasi penangkapan ponton ilegal dengan melibatkan dua kapal perang, sedangkan satuan Kopassus dikerahkan dalam perebutan sasaran lokasi tambang liar. Menhan dan Panglima TNI secara langsung memantau hasil penertiban di Dermaga Belinyu dan area tambang pasir di Dusun Nadi, membuktikan keseriusan pemerintah dalam membongkar praktik ilegal yang sangat merugikan negara.
Kehadiran ribuan pasukan dan peralatan tempur canggih di Bangka Belitung dan Morowali menunjukkan bahwa tugas penjagaan sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dari misi utama TNI dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Menurut pemerintah, pemilihan Bangka Belitung sebagai lokasi utama bukan tanpa alasan; faktor strategis dan nilai ekonomis wilayah ini sangat tinggi, terlebih dari sisi cadangan timah dan pasir kuarsa yang kerap jadi incaran.
Latihan gabungan tahun 2025 ini diharapkan memperkuat posisi pemerintah dan TNI sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan serta mengamankan aset nasional dari eksploitasi liar. Dengan keterlibatan aktif seluruh jajaran TNI, pemerintah optimistis proses pengawasan dan tegaknya kedaulatan di sektor sumber daya alam akan berjalan lebih efektif di masa mendatang.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
