Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Jaktim untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, menjelaskan bahwa penggeledahan terkait pengadaan mesin jahit dengan total Rp9 miliar lebih merupakan langkah dalam upaya penyelidikan kegiatan pengadaan mesin jahit dan senar dari tahun 2022 hingga 2024.
Selama penggeledahan, tim penyidik membawa dokumen-dokumen penting seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), komputer, Central Processing Unit (CPU), dan dokumen lainnya dari Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dokumen-dokumen tersebut akan disita secara resmi setelah mendapat penetapan dari pengadilan untuk memperkuat proses penyelidikan dan memastikan kelengkapan dokumen terkait pengadaan dapat diperiksa secara menyeluruh.
Proyek pengadaan mesin jahit yang diselidiki ini diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta, termasuk Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Pusat, dan Kepulauan Seribu. Adri juga menegaskan bahwa fokus Kejari Jakarta Timur adalah wilayah Jakarta Timur yang mencakup sekitar 3.000 unit mesin jahit yang dipesan melalui distributor di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Selain melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di Jakarta Utara, tepatnya di distributor di Kelapa Gading. Meskipun telah mengantongi sejumlah nama potensial, Kejari Jakarta Timur belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit kerugian negara dari BPKP keluar.
Kejaksaan saat ini menjadwalkan pertemuan dengan tim BPKP untuk melakukan ekspose bersama terkait hasil penyelidikan sementara. Mereka akan terus menelusuri aliran dana dan pertanggungjawaban kegiatan untuk memastikan adanya unsur kerugian negara dalam proyek pengadaan mesin jahit. Proses penyelidikan ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberhasilan dalam menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara.
