Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kehebohan seputar isu ijazah yang disematkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya sebagai upaya untuk menciptakan kegaduhan politik yang tidak sehat dan tidak produktif. Menurut Faldo Maldini, Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik, tuduhan tersebut telah beberapa kali diarahkan kepada Presiden Jokowi namun terus diulang-ulang, seolah-olah tidak puas. Sekarang giliran Mas Wakil Presiden yang menjadi korban.
PSI menegaskan bahwa politik seharusnya menjadi tempat di mana gagasan-gagasan bersaing, bukan arena untuk menyebarkan fitnah dan kebencian. Masyarakat diminta untuk tetap menjaga martabat demokrasi dan menghadirkan diskusi yang bermartabat agar suasana politik tetap kondusif.
Menurut PSI, mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran merupakan simbol dari regenerasi kepemimpinan bangsa yang harus dihargai. Oleh karena itu, PSI mendorong agar kegaduhan seputar isu ijazah ini diselesaikan sehingga pemerintahan Prabowo-Gibran dapat fokus pada kerja-kerja besar untuk kemakmuran rakyat dan Indonesia.
Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan mencapai 71,4 persen, yang terdiri dari mereka yang sangat puas dan cukup puas. Kepuasan publik terhadap Gibran sebesar 19 persen dipengaruhi oleh citra Gibran sebagai sosok muda yang membawa energi baru dan perubahan positif.
