Pimpinan DPR telah menerima dan menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang akan bertemu dengan mereka besok. Isu-isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi dalam rangka agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk mencapai konsensus.
Selain itu, Pimpinan DPR juga telah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. DPR menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR telah meminta kepemimpinan Komisi III untuk menghormati batas waktu. DPR berharap RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan.
Di samping itu, reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan membuatnya sebagai evaluasi bersama ke depan.
