Seleksi penerima beasiswa LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan menuai kritik dari Komisi XI DPR RI karena dinilai tidak transparan. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, menyoroti perlunya proses seleksi beasiswa LPDP yang lebih sederhana, transparan, dan memprioritaskan masyarakat miskin. Primus menekankan bahwa warga miskin yang berprestasi juga seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengakses beasiswa ini.
Dalam rapat dengar pendapat dengan eselon I Kementerian Keuangan, Primus menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi prioritas dalam proses seleksi LPDP. Menurutnya, transparansi dalam pelaksanaan seleksi merupakan hal yang penting dan informasi terkait program beasiswa harus lebih terbuka kepada publik. Primus juga menyoroti perlunya pemberian prioritas kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam program beasiswa pemerintah.
Proses seleksi beasiswa LPDP seharusnya tidak hanya mengutamakan prestasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemampuan finansial. Primus mengatakan bahwa seringkali orang yang berprestasi di Indonesia cenderung berasal dari keluarga dengan kondisi finansial di atas rata-rata. Oleh karena itu, penting untuk memilah-milah dan memberikan kesempatan lebih kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
