Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar, mengungkapkan masalah ketidakadilan pajak di Indonesia. Menurut Media Askar, pejabat negara tidak dikenakan pajak atas gaji yang mereka terima, termasuk bupati, menteri, anggota dewan, dan bahkan Prabowo. Hal ini dianggapnya sebagai tidak adil karena pejabat negara tidak membayar pajak seperti yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya.
Kondisi ini dianggap Media Askar sebagai melukai rasa keadilan publik. Dia menyoroti fakta bahwa pemerintah membebankan pajak kepada masyarakat, namun tidak melakukan hal yang sama terhadap pejabat negara. Lebih lanjut, Media Askar mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih memilih memotong anggaran daerah daripada menarik pajak dari kelompok oligarki atau orang-orang super kaya.
Pemotongan dana ke daerah yang besar, mencapai Rp269 triliun, juga disoroti oleh Media Askar. Dampaknya adalah tiap kabupaten/kota kehilangan porsi anggaran yang signifikan, yang akhirnya memaksa mereka untuk memajaki rakyatnya sendiri. Ini dianggapnya sebagai tindakan yang tidak hanya tidak adil namun juga merugikan masyarakat lokal. Media Askar menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan fiskal dan perlunya pemerintah untuk menyeimbangkan sistem perpajakan agar lebih adil dan merata bagi semua pihak.
