Pada Rabu (13/8/2025), masyarakat Kabupaten Pati menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, untuk menuntut Bupati Sudewo agar mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul setelah kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen, meskipun akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan. Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Pati bahkan sepakat membentuk panitia khusus hak angket untuk menyelidiki desakan pemakzulan terhadap Sudewo.
Tak hanya tersandung masalah kebijakan pajak, Sudewo juga harus menghadapi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. KPK mengungkap bahwa uang senilai Rp3 miliar pernah disita dari rumah Sudewo, yang diduga sebagai aliran dana korupsi dalam proyek tersebut. Meskipun saat ini Sudewo menjabat sebagai bupati Pati, KPK masih terus mengusut kasus korupsi ini dan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil kembali Sudewo dalam penyelidikan. Dengan berbagai tekanan dan sorotan yang dialaminya, masa depan keberlanjutan kepemimpinan Sudewo di Kabupaten Pati pun menjadi tanda tanya besar.
