Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah berencana untuk melakukan normalisasi harga tanah guna mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau. Menurut Fahri, harga rumah yang tinggi bukan disebabkan oleh teknologi atau konstruksi yang mahal, melainkan karena harga tanah yang tidak rasional. Oleh karena itu, harga tanah perlu diatur oleh pemerintah agar menjadi lebih terjangkau.
Dalam diskusi publik dengan tema “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak”, Fahri menekankan pentingnya pengendalian harga tanah agar harga rumah dapat ditekan. Presiden Prabowo juga mendukung penggunaan tanah negara untuk mengurangi harga tanah. Bahkan, konsep sewa jangka panjang dapat menjadi solusi jika harganya dapat ditekan hingga nol, sehingga fokus hanya pada harga konstruksi.
Contoh dari Semen Indonesia Grup yang berhasil membangun rumah percontohan dengan harga Rp 50 juta menunjukkan bahwa tanah memiliki peran besar dalam menaikkan harga rumah. Paulus Totok Lusida, Ketua REI 2019-2023, menyatakan bahwa percepatan program 3 juta rumah membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat. Regulasi yang jelas dan sinkronisasi antara semua pihak sangat penting dalam memastikan keberhasilan program tersebut.
Program 3 Juta Rumah dinyatakan sebagai prioritas penting oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Dedek Prayudi. Beliau menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengalokasikan APBN ke program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti program bantuan hunian, kesehatan, dan pendidikan. Semua upaya ini bertujuan untuk membawa manfaat kepada rakyat dan memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat sesuai dengan program-program yang diselenggarakan.
