Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya agar kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak diskriminatif dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta, Prabowo menekankan bahwa penentuan kuota impor ini harus adil dan tidak menguntungkan kelompok tertentu. Sebagai respons terhadap kekhawatiran dari anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait neraca perdagangan negara, Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat perdagangan.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa dalam merespons dampak tarif timbal balik Amerika Serikat, pihaknya telah berkomunikasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi tersebut. Apindo bekerja untuk mencapai keseimbangan perdagangan dengan AS dengan memperhatikan impor komoditas seperti kapas dan jagung. Mereka juga mendorong agar impor langsung disalurkan ke industri tanpa melalui pihak ketiga, sehingga dapat memotong akar masalah yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perdagangan antara Indonesia dan AS dapat berjalan lebih seimbang dan adil.
Melalui upaya keras untuk menghilangkan diskriminasi dalam kuota impor dan memastikan keadilan dalam perdagangan, Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi kepentingan ekonomi dan industri Indonesia. Keputusan yang diambil dalam hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat ekonomi Indonesia dan menjaga hubungan perdagangan dengan negara lain secara seimbang. Tindakan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan global dengan strategi yang lebih menguntungkan bagi negara.
