Reformasi Intelijen Indonesia: Mengatasi Tantangan Menuju Keterbukaan dan Akuntabilitas
Reformasi Intelijen Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Hal ini diungkapkan oleh Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan Intelijen Masih Bersifat Politis
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung bersifat politis. Ia menekankan bahwa perlu adanya model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel agar tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu.
Reformasi Intelijen Indonesia harus menekankan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan demi menghindari politisasi yang berlebihan. Aditya dan Rizal Darma Putra menyampaikan bahwa meskipun pengawasan intelijen tidak bisa sepenuhnya transparan, penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas agar kontrol demokratis tetap berjalan efektif. Reformasi Intelijen Indonesia harus lebih terstruktur dalam memastikan akuntabilitas dalam operasional intelijen.
Perkembangan Kelembagaan BIN dan Ancaman Siber
Di sisi kelembagaan, Rodon Pedrason, mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), menilai bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dengan memperhatikan aspek siber, komunikasi, dan informasi.
Reformasi Intelijen Indonesia juga harus mengatasi perkembangan teknologi intelijen yang menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, menekankan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Reformasi Intelijen Indonesia harus dapat merespons dengan cepat terhadap ancaman siber melalui upaya lebih proaktif dalam menghadapi disinformasi dan manipulasi data.
Reformasi Intelijen Harus Lebih Terstruktur
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih struktural dan terukur. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek pengawasan dan kelembagaan.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Reformasi Intelijen Indonesia dapat menjadi lebih efektif dengan pengelolaan yang lebih baik dan upaya untuk meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi tantangan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
