Fasilitas gaji tinggi tidak selalu dapat mencegah perilaku koruptif di kalangan pejabat negara di Indonesia. Kasus terbaru dugaan korupsi gratifikasi eks kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Mohamad Haniv, menjadi bukti yang menunjukkan hal tersebut.
Meskipun pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan gaji tinggi dengan harapan dapat menghindari perilaku koruptif, namun Muhamad Haniv diduga melakukan penyalahgunaan jabatannya demi keuntungan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Haniv sebagai tersangka gratifikasi karena diduga menggunakan uang gratifikasi untuk mendukung bisnis fashion show anaknya, Feby Paramita.
Kasus ini terjadi pada masa jabatan Haniv sebagai Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus antara tahun 2015-2018. Meskipun kini Haniv sudah tidak aktif bekerja di Ditjen Pajak Jakarta, namun modusnya dalam mendapatkan gratifikasi terungkap. Putri Haniv, Feby Paramita, memiliki bisnis busana FH Pour Homme by Feby Haniv sejak tahun 2015 dengan dukungan finansial dari ayahnya.
Dengan berlokasi di Victoria Residence, Karawaci, bisnis Feby Paramita diduga berjalan atas sokongan uang dari Haniv. Hal ini menjadi contoh lain tentang bagaimana jebakan gratifikasi terkadang dapat merayu bahkan pejabat dengan gaji tinggi untuk terjerumus dalam praktik korupsi. Menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak bisa diatasi hanya dengan pemenuhan finansial semata.
