Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden (Biro Komunikasi Presiden), menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi di berbagai sektor, termasuk di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat pusat maupun anak perusahaannya, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menyusul skandal ini. Reformasi diharapkan akan memperkuat Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan tersebut. Pertamina dianggap sebagai aset nasional dan salah satu pilar ekonomi utama Indonesia. Hal ini menuntut proses pembersihan yang menyeluruh guna memastikan tata kelola yang baik.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan perhatian serius terhadap kasus penipuan bahan bakar, serta memberikan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara demi kepentingan publik. Dalam sebuah acara di Menara Gade, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Prabowo menekankan pentingnya membersihkan, menegakkan aturan, dan memprioritaskan kepentingan rakyat dalam seluruh proses hukum yang dilakukan. Kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk membersihkan operasional Pertamina sehingga muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan, ujar Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden.
