“Prabowo Subianto’s Housing Policy: Promising Insights”

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, baru-baru ini mengungkapkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyampaiannya, beliau melaporkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, beserta kebijakan pro-rakyat yang telah diterapkan. Pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai dan siap diresmikan, sementara di Desa Atlet Kemayoran juga terdapat kemajuan pembangunan yang signifikan. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam kebijakan perumahan, dengan menekankan penyewaan termurah untuk mereka. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kementerian lain telah merancang kebijakan konkret untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan. Hingga saat ini, kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif, dengan pengurangan waktu pengolahan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, bahkan hanya dalam menit untuk daerah tertentu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong akses perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.