Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Upaya ini menuai kritik karena dianggap merusak lingkungan lokal.
VOA – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Persetujuan tersebut diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas mencapai 13.540 hektar di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, yang bertujuan mencetak 1 juta hektar sawah. Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat area dengan nilai konservasi tinggi. Pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
Organisasi lingkungan dan masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam pembahasan awal mengenai proyek ini, dan informasi mengenai dokumen lingkungan juga belum diberikan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini, menuntut penghentian penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke.
Meskipun demikian, pemerintah tetap melanjutkan PSN ini dengan harapan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia, meskipun proyek ini menuai kritik dan resistensi dari sebagian kalangan.
