FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam merencanakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap ubin keramik dari China.
Menurut Ujang, dari segi kebijakan, rekomendasi yang diajukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk memberlakukan BMAD terhadap ubin keramik dari China akan berdampak pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Karena kebutuhan akan keramik untuk membangun properti di IKN Nusantara sangat besar, sedangkan produksi keramik di dalam negeri masih terbatas.
“Saya berpikir bahwa hal ini mungkin akan berdampak terkait dengan pembangunan IKN di masa depan,” kata Ujang pada Jumat (16/8/2024).
Selain itu, Ujang menyebut bahwa China dapat dengan mudah melakukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap produk-produk dari Indonesia, mengingat China sudah menjadi kekuatan ekonomi global yang menyaingi Amerika Serikat.
Ujang menegaskan bahwa China dapat dengan mudah memberikan balasan atau menarik investasinya dari dalam negeri, dan perlu diingat bahwa China merupakan salah satu investor utama di IKN.
Jika China marah karena BMAD, hal ini dapat berdampak negatif terhadap IKN Nusantara, terutama di bawah pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Ancaman dari China harus dihadapi dengan hati-hati oleh pemerintah ke depan di era Prabowo – Gibran, karena China merupakan kekuatan ekonomi global yang sudah menyaingi Amerika,” ujarnya.
