Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBBU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengkritik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) haji. Kritik tersebut menuai respons negatif dari berbagai pihak.
Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, mengatakan bahwa seharusnya tidak ada yang khawatir dengan Pansus tersebut jika memang tidak ada yang bersalah. Dia menyarankan jika tidak ada kesalahan, maka tidak perlu takut untuk diungkap.
Didu menduga bahwa pihak yang khawatir dengan pengungkapan informasi haji adalah mereka yang mengambil keuntungan dari informasi tersebut yang tertutup.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyuarakan keprihatinan terhadap pernyataan Gus Yahya mengenai pelaksanaan haji 2024. Dia menyoroti bahwa pelaksanaan haji seharusnya diperhatikan dengan serius tanpa meragukan integritasnya.
Cak Imin juga menjelaskan bahwa pembentukan Pansus Angket Haji tidak dilakukan begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang jelas. Hal ini terkait dengan kesulitan Komisi VIII DPR RI dalam mendapatkan data dan keterangan yang memadai dari Kementerian Agama.
Kesimpulannya, penolakan terhadap Pansus haji oleh beberapa pihak memunculkan pertanyaan tentang motif sebenarnya dari ketakutan tersebut. Proses transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan haji seharusnya menjadi prioritas utama tanpa adanya intervensi atau kepentingan tertentu yang merugikan umat.
