Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung proses penelusuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kecurangan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti-Ristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, menyatakan komitmennya setelah KPK melakukan inspeksi mendadak di lingkungan pendidikan tinggi untuk menjaga transparansi dan integritas.
Abdul Haris menekankan pentingnya memberikan akses informasi dan data yang diperlukan oleh KPK kepada panitia yang menangani PMB. Kemendikbudristek perlu memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan aturan.
Kemendikbudristek juga telah memberikan imbauan kepada para pimpinan perguruan tinggi di bawahnya untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari kepentingan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Kemendikbudristek siap mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan dari sidak KPK untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
KPK telah melakukan sidak di empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, serta dua perguruan tinggi di Jawa Tengah.
