Fajar.co.id, Jakarta – Kontroversi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 masih menjadi perhatian publik. Sejumlah aktivis telah melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK.
Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI), Joko Priyoski, menyatakan bahwa jika ada yang mengatakan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini berhasil itu hanyalah pencitraan belaka karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Kami akan terus mendesak KPK untuk segera menyelidiki dugaan praktik mafia pengalihan kuota haji ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada beberapa biro travel haji yang mendapat pengalihan kuota haji, seperti Travel Arminareka dan Maktour yang dimiliki oleh Fuad Hasan Masyhur, mertua dari Menpora Dito Ariotedjo. Biro-biro travel tersebut memiliki konsorsium, berapa tambahan kuota 8400 yang mereka dapatkan? Informasi tersebut harus diungkap secara transparan kepada publik,” tegas Joko Priyoski melalui pernyataan tertulis yang diterima fajar.co.id, Sabtu malam (27/7/2024).
Joko yang juga Koordinator Nasional (Kornas) KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98 mengatakan, KPK harus segera menyelidiki dugaan korupsi kuota haji mulai dari lelang dan pemilihan catering, hotel/penginapan, penyewaan bus apakah transparan atau tidak? Ada praktik rente atau tidak? Hal tersebut harus diselidiki dan ditelusuri oleh KPK. Sebagai lembaga anti rasuah, KPK seharusnya bertindak cepat dengan memanggil dan memeriksa biro travel tersebut serta memanggil Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful. KPK tidak boleh menunggu keputusan dari Tim Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR. Tentu saja, cara kerja KPK dan DPR berbeda.
