FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Muhammad Hakku Wahab, seorang lulusan Teknik Geologi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan juga kader Muhammadiyah, meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam pengelolaan tambang.
Permintaan ini dilontarkan oleh Wahab sebagai tanggapan terhadap rencana PP Muhammadiyah yang disebut akan menentukan sikap terkait izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menurut informasi yang beredar, Muhammadiyah kemungkinan akan mendapatkan konsesi tambang.
Sebagai Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra), Wahab mengakui bahwa niat pemerintah sebenarnya baik.
Wahab menyampaikan, kebijakan atau penawaran dari pemerintah dapat membantu ekonomi Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi lebih mandiri.
Namun, Wahab juga menegaskan bahwa penting bagi mereka untuk mempertimbangkan dengan seksama sebelum menerima tawaran tersebut. Perlu dilakukan eksplorasi ulang dan analisis yang mendalam sebelum membuat keputusan.
Wahab juga menyoroti mengenai pengolahan sebelumnya atas barang yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga perlu dipertimbangkan dengan cermat apakah hal tersebut benar-benar menguntungkan secara ekonomi.
Dalam hal ini, Wahab menekankan pentingnya memperhatikan aspek hukum sebelum membuat keputusan akhir.
