Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurto Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang.
“Kehadiran kami di sini, dan tentunya di berbagai daerah lainnya, adalah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah,” kata AHY di Gresik, Jawa Timur, Jumat, dikutip dari ANTARA.
AHY menegaskan bahwa dalam penerbitan sertifikat, pihaknya tidak hanya memprioritaskan individu atau lembaga tertentu, namun juga akan mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan aturan yang jelas mengenai kepemilikan tanah yang sah.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan keadilan sosial dan memenuhi hak atas tanah bagi semua warga negara Indonesia.
“Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah kepada setiap warga negara, termasuk masyarakat, individu, yayasan, dan organisasi, khususnya untuk keperluan ibadah, rumah ibadah, dan tempat pemakaman. Ini adalah wujud nyata dari peran pemerintah,” ujar AHY.
Dia juga menyebutkan bahwa sertifikat tanah memiliki peran penting dalam mencegah konflik antar warga maupun dengan badan hukum lainnya, termasuk perusahaan dan pemerintah.
Menteri ATR/BPN juga menekankan komitmennya untuk memperluas penggunaan sertifikat tanah elektronik secara luas di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, sebagai bagian dari upaya transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
