FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) disebut berdampak pada segala aspek di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bertanggung jawab atas hal itu.
“Presiden harus bertanggung jawab terhadap kebijakan Kominfo yang strategis,” kata Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (2/7/2024).
“Bocornya pusat data nasional dapat memiliki berbagai konsekuensi buruk bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia,” tambahnya.
Guru Besar Unair itumenjelaskan, privasi individu warga negara terancam. Siapapun warga negara bisa diekspos data kesehatannya, data keuangan, dan data pribadi lainnya.
“Jika itu adalah termasuk data yang diretas. Ini tentu berbahaya dan sangat merugikan,” ucapnya.
Data tersebut, kata dia bisa digunakan sebagai bahan tindakan kriminal, seperti penipuan dengan identitas palsu, atau kejahatan siber lainnya. Menurutnya itu adalah ancaman. Kebocoran data juga bisa memunculkan kerugian finansial.
“Dari hal sederhana, publik yang terlayani dengan buruk karena kacaunya data, hingga kemungkinan data bisnis dan keuangan yang bocor digunakan untuk kegiatan ilegal yang menyebabkan kerugian finansial yang besar. Pada dunia bisnis, personal, maupun negara,” terangnya.
Kebocoran data saat ini, dinilainya menggerus kepercayaan investor asing maupun lokal sehingga mengakibatkan ancaman turunnya investasi.
“Untuk memulihkan data dan reputasi pemerintah yang terlanjur rusak membutuhkan biaya besar. Biaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan data, terlebih jika harus kembali memproses data-data lagi. Biaya untuk itu bisa butuh ratusan miliar bahkan triliun,” ujarnya.
