Serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional (PDN) kini berimbas ke banyak sektor. Bahkan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, serangan siber terhadap PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.
Terkait hal tersebut, akademisi yang juga aktif di media sosial, Ardianto Satriawan, menyampaikan pandangannya. Dia menyatakan bahwa serangan ransomware tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat luas.
Melalui akun @ardisatriawan di Twitter, Ardianto menyebutkan beberapa dampak dari PDN yang sudah mulai terasa:
1) Ribuan paspor belum bisa tercetak, layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor belum dapat dilayani,
2) Bagi diaspora yang paspornya sudah kedaluwarsa dan sedang menunggu masa residensi habis, mereka akan kesulitan untuk memperpanjang residensi dan berisiko deportasi,
3) Data sekitar 800 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar Keluarga (KIPK) hilang tanpa backup,
4) Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) terpaksa mundur, menyebabkan dosen yang akan melanjutkan studi ke luar negeri terdampak,
5) Kemungkinan pembayaran beasiswa bagi penerima akan terlambat, mengakibatkan kesulitan finansial bagi mereka yang tinggal di luar negeri dengan biaya hidup tinggi,
6) Aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional tidak dapat diakses,
7) Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah terganggu.
“Ini hanya beberapa dampak, ingat, ada total 282 layanan yang terganggu akibat PDN. Cepat atau lambat, kehidupan kita pasti akan terkena dampak,” ujarnya.
