FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejadian penyitaan ponsel dan tas tangan milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respons dari berbagai pihak.
Terutama, barang-barang yang disita oleh KPK tidak berasal dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dari pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, tindakan KPK tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang.
Salah satu penilaian datang dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus, yang merespon keras atas tindakan KPK yang menyita ponsel dan tas tangan milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6/2024).
Lebih lanjut, Petrus menyatakan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan Hasto sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku oleh Penyidik KPK merupakan sebuah akrobat politik yang sangat tidak pantas ditunjukkan oleh KPK.
Menurut Petrus, Hasto dijemput sebagai saksi oleh KPK dan ia hadir tepat waktu di KPK sebagai saksi.
Oleh sebab itu, menurut Petrus, KPK harus menghormati dan memperlakukan Hasto sebagai saksi dengan segala haknya yang dilindungi oleh undang-undang hukum acara pidana dan UU KPK.
“Namun, ketika Hasto bertemu dengan Penyidik KPK, KPK menunjukkan sikap arogan, pamer kekuasaan, bahkan memperlakukan Hasto seolah-olah ia adalah tersangka. KPK dengan cepat menyita ponsel dan tas tangan Hasto di luar prosedur hukum,” ujar Petrus Selestinus dalam keterangannya pada Selasa (11/6/2024).
