FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai pemberian izin tambang kepada Organisasi Masyarakat (Ormas).
Seperti yang telah diketahui, sebelumnya Bahlil mengungkapkan kebingungannya atas protes yang diterima ketika izin tambang diberikan kepada pihak asing.
Sementara itu, terjadi keributan saat izin diberikan kepada Ormas.
Said Didu menilai bahwa pernyataan Bahlil tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa pemerintah telah memberikan izin tambang kepada pihak asing.
“Ia mengakui bahwa Pemerintah memang telah memberikan tambang kepada pihak asing,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (8/6/2024).
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga menafsirkan bahwa pemberian izin tambang kepada Ormas hanya sebagai upaya untuk menutupi kesalahan sebelumnya.
“Untuk mengimbangi atau menutupi kesalahan, sekarang tambang juga diserahkan kepada Ormas keagamaan,” katanya.
Said Didu secara terang-terangan menyatakan bahwa pemerintah saat ini serupa dengan makelar, yang mencoba menyeimbangkan tindakan kontroversial dengan kebijakan yang dianggapnya tidak tepat.
“Pemerintah tidak berbeda dengan makelar,” tegasnya.
Bahlil Lahadalia mengakui bahwa ia merasa terjebak dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena kerap mendapat protes dari berbagai pihak.
Ia menyatakan bahwa protes muncul baik ketika IUP diberikan kepada konglomerat dan pihak asing, maupun ketika dibuka untuk organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan aturan IUP untuk Ormas keagamaan dengan niat baik, tanpa ada hubungannya dengan politik balas budi.
