FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa hari terakhir, temuan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah kepemimpinan Menteri Zulkifli Hasan terkait inspeksi pengisian LPG 3 kg bersubsidi telah menjadi perhatian publik.
Inspeksi tersebut mengungkap sejumlah penyimpangan dalam distribusi dan penggunaan LPG yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin.
Aktivis Sosial Politik dan Hukum, Ferdinand Hutahean menjadi salah satu pihak yang memberikan sorotan tajam.
Ferdinand menyatakan bahwa LPG 3 KG saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat setelah konversi BBM dari Minyak Tanah ke Gas LPG.
“LPG 3 Kg saat ini menjadi salah satu beban besar dari APBN untuk disubsidi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (27/5/2024).
Ferdinand menambahkan bahwa Pertamina serta anak Usaha Pertamina atau Sub Holding Pertamina seperti PT Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab utama dalam penyaluran LPG 3 KG ini.
“LPG ini disalurkan melalui SPPBE. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap 11 SPPBE, semuanya ditemukan praktik kecurangan dalam pengisian Gas LPG 3 KG yang tidak sesuai dengan pelabelan dan tidak sesuai dengan kuantitas atau volume,” ujar Ferdinand.
Ferdinand mengungkapkan bahwa terdapat tabung LPG 3 KG yang bertuliskan 3 KG namun ternyata dalam pemeriksaan oleh Kemendag hanya diisi sekitar 2,3-2,4 KG.
“Rata-rata berisi kurang dari 3 KG. Ini menunjukkan ada yang tidak beres, namun di mana letak ketidakberesan tersebut?,” ungkapnya.
Menurut Ferdinand, hal pertama yang perlu diteliti adalah alat ukur yang digunakan oleh SPPBE dalam mengisi tabung LPG 3 KG.
