Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan bahwa reformasi lahir untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Proses tersebut melibatkan partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagai ekosistem demokrasi.
Megawati juga menjelaskan bahwa reformasi memisahkan TNI dan Polri untuk menciptakan lembaga yang lebih profesional, sesuai dengan kehendak rakyat. Selama kepemimpinannya sebagai Presiden Kelima RI, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri untuk menjadi lembaga yang profesional dan netral dalam pesta demokrasi.
Namun, Megawati mengkhawatirkan kemungkinan TNI dan Polri kembali terlibat dalam politik praktis, terutama dalam kontestasi pemilu. Ia merasa sedih melihat hal tersebut terjadi, dimana pemilu yang seharusnya jelas menjadi abu-abu akibat rekayasa tertentu.
