FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Massa Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN), yang merupakan perwakilan dari para Bidan di seluruh Indonesia, mahasiswa, dan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menuntut agar Kemenkes segera menerbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan Surat Keputusan (SK) untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari pantauan terlihat bahwa massa pertama-tama melakukan aksi unjuk rasa di depan Komnas HAM sebelum melanjutkan ke Kemenkes.
Salah satu perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, Astri Liman, menegaskan bahwa Kemenkes harus mengeluarkan surat kepada BKN Pusat dan seluruh kantor regional BKN di Indonesia untuk menerbitkan NIP dan SK tahun 2023.
“Kami menuntut Kemenkes segera mengeluarkan surat kepada BKN Pusat dan semua Kantor Regional BKN di Indonesia untuk segera menerbitkan NIPPPK 2023 agar BKPSDM di semua daerah dapat segera menyerahkan SK dan kami dapat dilantik pada bulan April ini,” ujarnya.
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan dari Jambi, Nining Okwaynis, yang juga meminta Kemenkes segera menerbitkan NIPPPK 2023.
“Kami telah bekerja lebih dari 8 tahun. Oleh karena itu, kami meminta Kemenkes segera mengeluarkan surat resmi untuk memberikan pengakuan kepada Bidan D4 Pendidik tahun 2023,” katanya.
Ia juga menekankan agar Kemenkes tidak melakukan tindakan tanpa koordinasi dengan lembaga terkait.
“Tanpa saling lempar tanggung jawab antara ketiga lembaga terkait, yaitu Kemenkes, Kemenpan RB, dan BKN,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator lapangan GRPN, Fritz Alor Boy, menyatakan bahwa GRPN turun untuk membela aspirasi 532 orang Nakes tersebut.
“Hari ini kami turun membela kesejahteraan 532 D4 Bidan Pendidik dari seluruh Indonesia yang telah lulus seleksi NIPPPPK tahun 2023 namun dibatalkan secara sepihak oleh Kemenkes maupun kementerian/lembaga lainnya pada bulan April 2024 lalu,” ujar Jenderal Lapangan GRPN Fritz Alor Boy.