FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penunjukan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah menarik perhatian publik, bahkan banyak yang mengaitkannya dengan netralitas TNI dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menyikapi hal ini, Pengamat Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sukri Tamma, menyatakan bahwa ada kemungkinan upaya patronase dalam penunjukan tersebut.
“Saya kira ada kemungkinan, tentu saja dalam konteks patronase politik,” kata Sukri kepada fajar.co.id, pada Kamis (30/11/2023).
Sukri menjelaskan bahwa antara Jokowi dan Maruli memiliki sejarah kebersamaan ketika keduanya masih menjabat di kota Solo.
“Karena mereka memiliki sejarah kebersamaan saat Pak Jokowi menjadi Walikota di Solo, dan Pak KSAD bertugas di sana sebagai Danrem, menurut pemahatan saya,” ujar Sukri.
Lebih lanjut, Sukri menyatakan bahwa kemungkinan kedekatan antara keduanya menjadi alasan untuk memberikan posisi strategis kepada Maruli.
“Mungkin ada kedekatan dan chemistry di antara keduanya, sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penunjukan seperti itu,” katanya.
Namun, menurut Sukri, patronase politik tidak akan menjadi sesuatu yang formal. Hal tersebut cenderung bersifat tertutup dan disembunyikan.
“Namun, hal seperti itu tidak akan menjadi sesuatu yang formal. Biasanya bersifat informal dan jika ada, maka hal tersebut akan terselubung dan disembunyikan,” jelasnya.
“Iini tentu dianggap sebagai pelanggaran etika dalam konteks pemilu misalnya, jika ada keterlibatan seperti ini,” tambahnya.
