Pakar politik dan juga akademisi dari Universitas Bengkulu, Dr. Sugeng Suharto, menganggap perlunya KPU RI untuk mengklarifikasi isu kebocoran data pemilih yang belakangan ini mencuat.
Menurutnya, langkah ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tidak terkikis.
“Sangat penting bagi KPU untuk menjernihkan masalah ini agar tidak timbul masalah kepercayaan publik di masa depan terhadap hasil pemilu,” kata Dr. Sugeng Suharto di Bengkulu pada Rabu (29/11/2023).
Sugeng juga menekankan bahwa jika benar terjadi kebocoran data pribadi pemilih dari data KPU RI, penyelenggara pemilu harus melakukan perbaikan dan mengembangkan sistem yang lebih baik.
Namun, jika data yang bocor tersebut tidak berasal dari KPU, KPU juga harus menjelaskan hal tersebut kepada publik untuk menghindari persepsi negatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu atau menjadi dasar tuduhan dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan isu tersebut.
“Jika pihak lain, terutama yang misalnya menentang kebijakan pemerintah ini akan menggunakan hal tersebut sebagai senjata, oleh karena itu hal ini harus dijelaskan dengan jelas,” ucapnya.
Pada Senin, 27 November 2023, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengungkapkan bahwa sebuah akun anonim bernama Jimbo di BreachForum mengunggah 252.327.304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id.
Data tersebut dijual seharga 74.000 dolar AS dan berisi NIK, nomor KK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat.
