Kasus bocornya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204 juta pada pemilu 2024 telah menarik perhatian banyak pihak. Tim pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemerintah turut prihatin terhadap situasi ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah merespons dugaan bocornya data pemilih tersebut. Mereka telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menangani masalah ini.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, Menkominfo, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Mereka juga menegaskan bahwa pemerintah akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak pelaku pembobolan data DPT di KPU RI.
Budi juga membantah tudingan adanya motif politik di balik kasus ini, dengan mengatakan bahwa motifnya kemungkinan hanya untuk kepentingan komersial, bukan politik. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir akan pembobolan data DPT tersebut, karena bukan motif politik yang menjadi alasan di balik kasus ini.
