FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan Pemerintah yang secara terus menerus menaikkan cukai rokok semenjak 2019 sampai dengan saat ini. Menurutnya, dampak kenaikan cukai rokok bisa berpengaruh terhadap efek multipler ekonomi di masyarakat dan bahkan bisa berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan generasi stunting di Indonesia.
“Harusnya Kementerian Keuangan memahami dampak kenaikan cukai rokok ini yang mengakibatkan kenaikan harga rokok yang sangat tinggi dari 2019 hingga 2023, rata-rata sekitar 50-80 persen kenaikannya, dan berdampak terhadap 70,5 persen total penduduk laki-laki di Indonesia, atau sekitar 97 juta rakyat Indonesia, karena masyarakat perokok yang berjumlah 97 juta tersebut sudah menjadikan rokok sebagai kebutuhan pokok, dan bahkan ada istilah “lebih baik tidak makan daripada tidak merokok” karena merokok dianggap sebagai salah satu cara tertinggi untuk menghilangkan stres, menurut mereka dan bahkan beberapa ahli,” katanya.
Bahkan, kata anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, Indonesia pernah menjadi negara tujuan wisata asing terbesar di Dunia pada jaman Kolonial Belanda, salah satu penyebabnya adalah wisatawan menikmati produksi rokok Indonesia yang tidak ada di negara lain, sehingga para wisatawan bisa merasa rileks atau segar kembali saat berada di Indonesia.
“Para istri perokok pun sangat menginginkan suaminya untuk tetap bekerja maksimal dan tidak stres, sehingga para istri dari perokok akan mengorbankan pendapatan dari suaminya, yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga, kesehatan, serta pertumbuhan anak-anaknya, terpaksa dialihkan ke rokok untuk suaminya. Sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban kenaikan cukai rokok yang menjadi generasi stunting serta gagal tumbuh, bahkan yang lebih parah lagi, rumah tangga banyak yang hancur akibat percekcokan antara suami perokok dengan istrinya, sehingga akan mempengaruhi produktivitas suami perokok dan tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujar BHS.
