FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang dan keluarganya patut disayangkan oleh semua pihak. Apalagi, jika hal itu terjadi karena bersikap kritis terhadap penguasa.
Dugaan adanya intimidasi aparat, dalam hal ini oknum TNI dan polri terhadap Melki, turut menyita perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud menegaskan seharusnya tidak boleh ada intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. “Kalau itu benar terjadi dilakukan oleh aparat polisi itu berarti sangat tidak profesional dan melanggar konstitusi. Jangankan orang tuanya, si Melki sendiri melakukan protes seperti itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Hak menyatakan berpendapat dan bersikap,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis (9/11).
Mantan Ketua MK itu menyatakan aparat yang disangka melakukan ancaman telah melanggar prinsip-prinsip profesionalitas. Menurutnya, apabila benar-benar terjadi ancaman seperti yang dituduhkan, maka Melki dan orang tuanya harus segera diberikan perlindungan.
Mahfud menegaskan Presiden Jokowi telah memerintahkan agar anggota TNI dan Polri harus bersikap adil dan tidak memihak dalam menghadapi situasi politik, terutama dalam Pemilihan Umum 2024.
Perintah tersebut, kata Mahfud, telah dijalankan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Cawapres dari Ganjar Pranowo itu memastikan akan mengirim tim untuk membantu menyelidik dugaan intimidasi tersebut.
Apabila dibiarkan, menurutnya, akan ada kemungkinan masalah tersebut akan berlanjut dalam peristiwa politik yang akan datang. Sebelumnya, Melki mengungkapkan bahwa dia mengalami ancaman, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat.
