Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Perum Bulog membutuhkan tambahan anggaran untuk impor beras sebesar Rp7,9 triliun tahap pertama, Rp8,4 triliun tahap kedua, dan biaya distribusi sebesar Rp2,8 triliun.
“Presiden meminta Menteri Keuangan segera melunasi hutang Bulog yang sudah mencapai Rp16 triliun,” kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Setelah rapat tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga menyetujui bantuan pangan untuk tahun depan yang akan diberikan dari Januari hingga Juni 2024.
Pemerintah memutuskan untuk tetap menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram kepada 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 1.446.809 keluarga yang rawan stunting (KRS) pada tahun 2024.
“Untuk bantuan stunting kepada 1.446.809 KRS berdasarkan data BKKBN, akan dialokasikan Rp446,242 miliar per kuartal. Jadi, totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen pada bulan Oktober, serta 18,45 persen pada bulan November 2023.
