Kebijakan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar semangat Reformasi 1998.
Ketua Perhimpunan Aktivis 98 Jawa Barat, Yopi Oktavianto, mengatakan bahwa kondisi ini membuat Indonesia kembali ke masa sebelum reformasi.
Menurutnya, kebijakan ini menciptakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang dulu sangat kita benci. Hal ini diungkapkan oleh Yopi pada acara diskusi Reboan di Bekasi pada tanggal 2 November 2023.
Yopi juga menyarankan agar setiap presiden di Indonesia belajar dari sejarah jatuhnya Soeharto akibat faktor KKN dalam pemerintahannya.
Dia menambahkan bahwa penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dengan proses yang memunculkan pertanyaan dan kebetulan di Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah bentuk politik dinasti. Yang jelas, demokrasi sedang terancam.
Acara diskusi Reboan dihadiri oleh puluhan anak muda di Kabupaten Bekasi yang resah dengan situasi politik nasional.
Yopi menyebutkan bahwa masalah politik dinasti saat ini menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat telah bangkit. Tatanan negara dan konstitusi saat ini berada dalam ancaman.
Presidium Perhimpunan Aktivis 98, Fauzan Luthsa, menyatakan bahwa isu politik dinasti telah menjadi perbincangan serius di masyarakat.
Ini bukanlah kondisi yang biasa. Di tingkat akar rumput, kekhawatiran terhadap politik dinasti diprediksi akan semakin meningkat. Tidak ada yang rela reformasi yang telah kita nikmati selama 25 tahun hilang begitu saja demi ambisi satu keluarga.
