Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemetaan politik Islam di Aula Prof. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa Islam dan umat Muslim di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik di negeri ini.
Politik berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan hidup bersama dari berbagai ajaran, dan yang paling berpengaruh adalah ajaran agama. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang sangat religius, agama sangat menentukan kehidupan mereka.
Mahfud menjelaskan bahwa saat pendirian negara Indonesia, terdapat perdebatan mengenai jenis negara yang seharusnya didirikan.
Tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim, Bagus Hadikusumo, Kyai Agus Salim, dan lainnya menginginkan Indonesia merdeka sebagai negara Islam dengan istilah khilafah.
“Namun, Bung Karno dan tokoh lainnya berpendapat bahwa menggabungkan agama dengan negara bisa menjadi sumber konflik,” katanya.
Oleh karena itu, mereka mengusulkan negara yang terbuka, bersatu dalam keberagaman, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pluralisme dan demokrasi.
Indonesia menjadi negara yang memperlakukan seluruh pemeluk agama dan keyakinan dengan adil, memberikan perlindungan, dan menghargai keberagaman.
Semua pihak setuju dengan prinsip-prinsip dasar yang mendorong pembangunan bangsa, membangun keadilan, mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
