Menjabat Menteri Pertanian hanya dalam satu hari, Andi Amran Sulaiman telah membuat terobosan yang tidak biasa. Ia meminta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Besok saya minta ada perwakilan KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi pembangunan sektor pertanian,” kata Amran di Jakarta, pada hari Kamis (26/10).
Amran mengaku tidak ingin berkompromi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia ingin Kementan mendapatkan kembali kepercayaan publik dan mengembalikan martabatnya di mata masyarakat.
“Saya pikir ini sangat penting karena publik harus memahami tugas membangun sektor pertanian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya berharap besok sudah ada perwakilan KPK yang berkantor di Kementan,” katanya.
Dengan serius, Amran segera memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) untuk berkoordinasi dengan KPK demi mewujudkan keinginannya.
Pola seperti ini bukanlah yang baru. Selama kepemimpinannya di Kementan periode 2014-2019, Amran telah melakukan transformasi dan reformasi birokrasi dengan melibatkan aktif KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan internal.
Selain itu, Amran juga mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan. Ini telah menjadi tradisi Amran untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, baik di rumah maupun di kantor.
Apabila ada yang mengirim hadiah, hal tersebut langsung dilaporkan kepada KPK.
Terkait hal tersebut, Kementan memperoleh penghargaan dari KPK pada peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia Desember 2017, atas prestasi dalam kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik.
